REFLEKSI AKHIR TAHUN HMI MPO

RIAU KRISIS KEPEMIMPINAN

Panggung Konser Relfeksi Akhir Tahun (tugu Zapin)

Indonesia masih didominasi isu korupsi dan ketidakadilan serta krisis kepemimpinan dan tergerusnya kepercayaan. Tahap gawat darurat itu ditandai dengan adanya korupsi yang merajalela dan krisis kepemimpinan karena kebanyakan elite dan penguasa yang ada sekarang adalah pengurus negara dan pejabat, bukan pemimpin yang berakhlak, yang mau melayani rakyat. Kondisi ini sungguh mencemaskan bagi masa depan bangsa, negara, dan masa depan kemanusiaan. maraknya kasus korupsi menjadi bukti betapa Indonesia krisis pemimpin. Indonesia mengalami defisit bahkan mengalami krisis pemimpin yang berintegritas.

Ketua Korkom uir Korlap (Guntur Hidayat)

Krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini, hampir melanda segala lini kehidupan  disendi-sendi masyarakat kita. Masyarakat seakan sulit mencari pemimpin-pemimpin yang mempunyai moralitas dan dedikasi dalam memahami makna dan arti sebuah kepemimpinan.Padahal  idealnya Reformasi 1998 dan Otonomi daerah yang diberlakukan dengan undang-undang No 22 Tahun 1999 sebagai landasan konstitusionalnya memberikan  peluang bagi masyarakat untuk turut serta  didalam pengambilan  kebijakan yang mempunyai akses luas pada kehidupan rakyat itu sendiri, tetapi yang terjadi justru sebalik nya  otonomi daerah di pahami dalam arti pembagian kekuasan baru sehingga muncul nya  praktek- praktek kolusi, Korupsi  dan nepotisme model baru yang lebih rapi dan  lebih sistematis.

Berbagai kecurangan para penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah  yang tampak jelas dan nyata dewasa ini  juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penghayatan pemimpin terhadap makna   jabatan dan kekuasaan  yang dimilikinya, padahal jabatan seharusnya di pahami sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, dan bukan diterjemahkan  sebagai ajang dan media  tarik ulur kepentingan dan saling tuduh  dalam melegetimasi  kecurangan dengan menyalahkan orang lain sesama penguasa.

Orasi Sekum Komisariat Hukum (Yusnita)

Banyak terjeratnya sejumlah politikus partai dalam kasus korupsi, hal ini nampak para politikus jujur tidak diberikan tempat untuk mengepakkan sayapnya. Sebaliknya, para pemeran utama di atas panggung politik didominasi individu yang rakus kekuasaan dan harta. Luput dari alam sadar mereka, suatu saat korupsi akan terbongkar karena pembagian yang tidak merata. Apalagi tidak ada kamus uang haram bisa dibagi secara merata dan adil.

Kegaduhan politik di negeri ini terjadi bukan karena politikus berkelahi memperjuangkan kemajuan bangsa, melainkan bagi hasil tidak merata. Wajar bila masyarakat di negeri ini mulai atau bahkan sudah apatis dengan tokoh politik. Pasalnya, sebagian politikus di negeri ini saling jegal untuk meraih kekuasaan. Pada akhirnya, kekuasaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

Orasi Pengurus Komisariat Fisipol (Mws)

Perkara korupsi di Provinsi Riau diibaratkan seperti gunung es yang ketika mencair bakal menenggelamkan daratan. mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih seluruh perkara korupsi yang terjadi di Provinsi Riau baik yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan. Itu karena selama ini perkara korupsi yang ditangani Polda dan Kejati Riau tidak berjalan baik dan maksimal. Dalam catatan KPK, ada sekitar 290 kasus untuk kepala daerah. Sekira 51 kasus itu menimpa gubernur dan bupati. Sementara untuk DPR, termasuk DPRD ada perkaranya sekitar 2.960-an. 81 persen kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. 13 persen berkaitan dengan penyuapan, dan sisanya pemerasan dan sebagainya. Banyak kasus korupsi tingkat naional yang tidak selesai, seperti Kasus BLBI, Bank Century, Proyek Hambalang.

Orasi Ketum HMI MPO cabang pekanbaru (gs)

Akbiat korupsi menjadi faktor pertama krisis kepemimpinan, tentunya hampir setiap pemimpin, baik kepala daerah begitu juga dengan institusi kepolisian. Seperti Krisis keamanan dan krisis kepercayaan kepada Polri masih terjadi di sepanjang 2014. Keluhan terhadap sikap, prilaku dan kinerja aparat kepolisian masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung bisa diatasi Polri. Baru-baru ini tindakan aparat kepolisian yang memukul kader HMI MPO sampai kemushala. Artinya kepolisian tidak siap dalam kondisi konflik. Begitu juga dengan gebernur riau, jika kita melihat fakta sejarah bahwa 3 kali kepemimpinan gubri 3 kali berakhir hidup dibalik jeruji besi, hal ini merusak marwah riau.

Maka dari itu, HMI MPO cabang pekanbaru menggelar konser refleksi akhir tahun pada tanggal 30 Desember 2014 di tugu Zapin jalan sudirman. Kader HMI MPO saling bergantian menyampaikan orasinya. HMI MPO memberikan LAPOR MERAH UNTUK POLDA DAN KEPALA DAERAH YANG ADA DI RIAU, serta menuntut : KPK selesaikan semua kasus korupsi di Riau

Orasi Pengurus Komisariat Fekonsos (Rudi)

Agar degradasi moral yang menjadi penyakit kronis ini bisa terselamatkan, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan mampu menakhodai kapalnya supaya selamat sampai ke arah yang jelas dan terukur.Kita bukan hanya memilih seorang nahkoda tetapi kita mencari figure seorang pemimpin yang bisa berpikir holistic dan visioner bahkan menjadi supernahkoda serta akhlak yang baik. Kita membutuhkan pahlawan untuk menyelamatkan Riau daerah beradat.

Parlemen jalanan hijau hitam