KOHATI

Kohati
Maratussholeha yang bangkitkan gairah intelektual.
Memikul beban sebagai pembina pendidik tunas bangsa.
Kohati
Tanpa bersolek kesederhanaan menghiasi.
Esem lan guyumu natural dari hati
Kohati.
Setiap langkah kaki tugas mulia menemani.
Mengawal panji islam mewujudkan cita cita HMI.
Kohati
Sebaik baiknya tulang rusuk itu kohati.
Bahagia kohati jayalah kohati.
By: ghs

INDONESIA DAN KONFLIK ALEPPO

Henky Fernando, S.Sos

Konflik yang terjadi di Timur Tengah seperti tiada ujungnya, bahkan memasuki babak baru. Ketika konflik antara Israel dan Palestina yang banyak memakan korban akibat peperangan yang belum lama ini terjadi di Timur Tengah. Namun upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya antara Israel dan Palestina banyak sekali menemui kendala yang di hadapi. Baru-baru ini juga terjadi konflik yang juga luarbiasa antara Iran dengan Suriah, Iran memborbardir secara membabi buta dengan disokong kekuatan sekutunya Rusia. Bangsa Suriah yang menjadi target serangan Iran dan sekutunya berpusat pada kota Aleppo, Aleppo dahulunya adalah kota yang sangat aman dan nyaman bagi masyarakat Suriah, namun kota Aleppo sekarang berubah menjadi kota yang sangat berbahaya dan sangat mencekam bagi masyarakat yang ada disana.

Akibat konflik yang terjadi di kota Aleppo, banyak sekali warga sipil, perempuan, bahkan anak-anak yang menjadi korban akibat serangan yang dilakukan oleh Iran dan sekutunya Rusia. Serangan yang dilakukan Iran bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, bahkan mengarah kepada Genosida atau Genosid yang berupa sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnakan Bangsa tersebut. Melihat konflik yang terjadi di Aleppo, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sampai saat ini tidak mampu berbuat banyak dalam penyelesaian konflik di Aleppo yang banyak memakan korban. Namun harapan ada pada pemerintah Turki, melalui Presidennya yang bernama Racep Tayyip Erdogan beliau sangat mengecam tindakan Iran dan sekutunya Rusia atas konflik yang banyak memakan korban yang terjadi di kota Aleppo Suriah, Erdogan sudah menyiapkan camp-camp pengungsi dan ribuan bus untuk proses evakuasi korban di Aleppo. Keputusan dan kebijakan yang sangat berani yang di lakukan oleh pemerintah Negara Turki sangat perlu diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi Negara lain.

Indonesia melalui pemerintahannya juga harus mengikuti kebijakan pemerintah Turki dan memiliki rasa tanggung jawab atas konflik yang terjadi di Aleppo. Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas atas konflik yang terjadi di Aleppo, dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat dengan jelas dan tegas megatakan “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemardekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Kutipan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihayati dan di implementasikan secara seksama, serta dijadikan dasar atas kebijakan politik luar negeri Bangsa Indonesia. Jangan sampai esensi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar ini hanya sebatas ceremonial saja yang hanya dibacakan setiap hari senin pada upacara bendera. Jika pemerintahan Indonesia tidak melakukan kebijakan atau sikap terhadap konflik yang terjadi di Allepo, masihkah pemerintah memandang Undang-Undang Dasar sebagai paradigma dalam menjalankan fungsi Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Undang-Undang sebagai panglima tertinggi? Melihat tindakan Bangsa Iran yang sangat tidak manusiawi kepada Bangsa Suriah, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) cabang pekanbaru sangat mengecam dan mengutuk atas kebiadaban Iran dan sekutunya kepada bangsa Suriah. HMI-MPO mendesak pemerintah Indonesia harus segara mengambil sikap seperti yang lebih dahulu dilakukan oleh Bangsa Turki, karena Indonesia juga mempunyai tanggung jawab atas penyelesaian konflik yang terjadi di Timur Tengah pada umumnya, dan Aleppo khususnya. Agar tujuan dari pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita hayati dan dilaksanakan secara seksama oleh Bangsa Indonesia.

Penulis; Henky Fernando

Ketua bidang Kajian Strategis HMI-MPO Cabang Pekanbaru

MILAD HMI KE 69, HMI MPO KORKOM UIR GELAR TURNAMENT FUTSAL

Pemotongan tumpeng oleh ketua komisi pemuda dan mahasiswa PB HMI

Milad HMI Ke- 69 kembali diperingati oleh Kader selingkungan UIR dengan mengadakan turnamen Futsal CUP III HMI MPO KORKOM UIR dengan tema "menjalin silaturahmi kader dengan menjunjung tinggi sportivitas". Adapun kegiatan ini dilakukan pada hari kamis 11 Februari 2016 yang bertempat di Radima Futsal Jl. Air Dingin Marpoyan.
Menurut Ade Suchandra Ketua Pelaksana, kegiatan ini sudah yang ketiga kalinya diadakan oleh Korkom UIR dan kegiatan ini hendaknya dapat mempererat silaturrahmi sesama kader selingkungan UIR. Pertandingan ini diikuti oleh kader selingkungan UIR utusan masing-masing komisariat yang ada di HMI cabang pekanbaru .
Ditambahkan lagi oleh Ketua Korkom UIR Guntur Hidayat acara ini akan dibuka oleh Ketua komisi Pemuda dan Mahasiswa PB HMI oleh kanda Ganjar Stiawan dan akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng Milad HMI KE 69 tahun, ujarnya.
Selanjutnya Kanda Ganjar Stiawan, semoga dengan berlangsungnya acara ini dapat menjalin silaturrahmi sesama kader dan juga dapat menanamkan nilai-nilai sportivitas untuk seluruh kader HMI, kader HMI harus mampu mengaplikasikan nilai2 sportivitas dengan demikian kita punya semangat dalam meningkatkan kualitas diri, sehingga dengan usia HMI yang sudah 69 tahun ini kita sebagai kader bisa mewujudkan HMI sebagai pusat keunggulan bangsa, tutupnya.
Pada pertandingan futsal tersebut dihadiri puluhan kader. Dalam turnamen tersebut, juara 1 dari komisariat fisipol uir, juara 2 dari komisariat fai uir, dan juara 3 dari komisariat tarbiyah uin.

HMI MPO KORKOM UIR PERINGATI MILAD KE 49 KOHATI

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Kordinator Komisariat (Korkom) Universitas Islam Riau peringati hari lahir Korp HMIwati (Kohati) yang jatuh tepat tiap tanggal 17 September. Saat ini Korp HMIwati yang didirikan di Solo pada tahun 17 September 1966 lalu telah berumur 49 tahun. Peringatan hari jadi Kohati ini diisi oleh kader HMI di selingkungan HMI MPO KORKOM Riau dengan mengadakan kajian refleksi eksistensi Kohati sejak didirikannya. Dipandu oleh Ketua HMI MPO Badko Sumatra Raya, Mizan Mustafa, kegiatan ini dihadiri puluhan kader selingkungan HMI MPO KORKOM. HMI MPO Komisariat Fisipol UIR selaku tuan rumah peringati milad KOHATI.

Ketua HMI MPO Komisariat Fisipol UIR, Muhammad Nur, mengatakan meski jumlah kader Kohati di Pekanbaru minim, namun tidak berefek pada aktivitas kaderisasi yang dilakukan. Nur mengharapkan, Kohati di Pekanbaru segera mengadakan penataran. “Penataran Kohati ini penting agar terbentuknya mar’atus soleha apalagi kita adalah kader HMI, semoga pasca ini kita bisa adakan penataran Kohati,” kata Nur.

Mizan selaku pemateri menyampaikan tentang sejarah Kohati, peran Kohati di HMI serta pergerakan Kohati dari masa ke masa. Mizan juga berpesan, Kohati harus bisa berperan untuk kemajuan HMI dan berperan menjadi uswatun hasanah dengan wanita dilingkungannya. Yakusa

REFLEKSI AKHIR TAHUN HMI MPO

RIAU KRISIS KEPEMIMPINAN

Panggung Konser Relfeksi Akhir Tahun (tugu Zapin)

Indonesia masih didominasi isu korupsi dan ketidakadilan serta krisis kepemimpinan dan tergerusnya kepercayaan. Tahap gawat darurat itu ditandai dengan adanya korupsi yang merajalela dan krisis kepemimpinan karena kebanyakan elite dan penguasa yang ada sekarang adalah pengurus negara dan pejabat, bukan pemimpin yang berakhlak, yang mau melayani rakyat. Kondisi ini sungguh mencemaskan bagi masa depan bangsa, negara, dan masa depan kemanusiaan. maraknya kasus korupsi menjadi bukti betapa Indonesia krisis pemimpin. Indonesia mengalami defisit bahkan mengalami krisis pemimpin yang berintegritas.

Ketua Korkom uir Korlap (Guntur Hidayat)

Krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini, hampir melanda segala lini kehidupan  disendi-sendi masyarakat kita. Masyarakat seakan sulit mencari pemimpin-pemimpin yang mempunyai moralitas dan dedikasi dalam memahami makna dan arti sebuah kepemimpinan.Padahal  idealnya Reformasi 1998 dan Otonomi daerah yang diberlakukan dengan undang-undang No 22 Tahun 1999 sebagai landasan konstitusionalnya memberikan  peluang bagi masyarakat untuk turut serta  didalam pengambilan  kebijakan yang mempunyai akses luas pada kehidupan rakyat itu sendiri, tetapi yang terjadi justru sebalik nya  otonomi daerah di pahami dalam arti pembagian kekuasan baru sehingga muncul nya  praktek- praktek kolusi, Korupsi  dan nepotisme model baru yang lebih rapi dan  lebih sistematis.

Berbagai kecurangan para penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah  yang tampak jelas dan nyata dewasa ini  juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penghayatan pemimpin terhadap makna   jabatan dan kekuasaan  yang dimilikinya, padahal jabatan seharusnya di pahami sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, dan bukan diterjemahkan  sebagai ajang dan media  tarik ulur kepentingan dan saling tuduh  dalam melegetimasi  kecurangan dengan menyalahkan orang lain sesama penguasa.

Orasi Sekum Komisariat Hukum (Yusnita)

Banyak terjeratnya sejumlah politikus partai dalam kasus korupsi, hal ini nampak para politikus jujur tidak diberikan tempat untuk mengepakkan sayapnya. Sebaliknya, para pemeran utama di atas panggung politik didominasi individu yang rakus kekuasaan dan harta. Luput dari alam sadar mereka, suatu saat korupsi akan terbongkar karena pembagian yang tidak merata. Apalagi tidak ada kamus uang haram bisa dibagi secara merata dan adil.

Kegaduhan politik di negeri ini terjadi bukan karena politikus berkelahi memperjuangkan kemajuan bangsa, melainkan bagi hasil tidak merata. Wajar bila masyarakat di negeri ini mulai atau bahkan sudah apatis dengan tokoh politik. Pasalnya, sebagian politikus di negeri ini saling jegal untuk meraih kekuasaan. Pada akhirnya, kekuasaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

Orasi Pengurus Komisariat Fisipol (Mws)

Perkara korupsi di Provinsi Riau diibaratkan seperti gunung es yang ketika mencair bakal menenggelamkan daratan. mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih seluruh perkara korupsi yang terjadi di Provinsi Riau baik yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan. Itu karena selama ini perkara korupsi yang ditangani Polda dan Kejati Riau tidak berjalan baik dan maksimal. Dalam catatan KPK, ada sekitar 290 kasus untuk kepala daerah. Sekira 51 kasus itu menimpa gubernur dan bupati. Sementara untuk DPR, termasuk DPRD ada perkaranya sekitar 2.960-an. 81 persen kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. 13 persen berkaitan dengan penyuapan, dan sisanya pemerasan dan sebagainya. Banyak kasus korupsi tingkat naional yang tidak selesai, seperti Kasus BLBI, Bank Century, Proyek Hambalang.

Orasi Ketum HMI MPO cabang pekanbaru (gs)

Akbiat korupsi menjadi faktor pertama krisis kepemimpinan, tentunya hampir setiap pemimpin, baik kepala daerah begitu juga dengan institusi kepolisian. Seperti Krisis keamanan dan krisis kepercayaan kepada Polri masih terjadi di sepanjang 2014. Keluhan terhadap sikap, prilaku dan kinerja aparat kepolisian masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung bisa diatasi Polri. Baru-baru ini tindakan aparat kepolisian yang memukul kader HMI MPO sampai kemushala. Artinya kepolisian tidak siap dalam kondisi konflik. Begitu juga dengan gebernur riau, jika kita melihat fakta sejarah bahwa 3 kali kepemimpinan gubri 3 kali berakhir hidup dibalik jeruji besi, hal ini merusak marwah riau.

Maka dari itu, HMI MPO cabang pekanbaru menggelar konser refleksi akhir tahun pada tanggal 30 Desember 2014 di tugu Zapin jalan sudirman. Kader HMI MPO saling bergantian menyampaikan orasinya. HMI MPO memberikan LAPOR MERAH UNTUK POLDA DAN KEPALA DAERAH YANG ADA DI RIAU, serta menuntut : KPK selesaikan semua kasus korupsi di Riau

Orasi Pengurus Komisariat Fekonsos (Rudi)

Agar degradasi moral yang menjadi penyakit kronis ini bisa terselamatkan, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan mampu menakhodai kapalnya supaya selamat sampai ke arah yang jelas dan terukur.Kita bukan hanya memilih seorang nahkoda tetapi kita mencari figure seorang pemimpin yang bisa berpikir holistic dan visioner bahkan menjadi supernahkoda serta akhlak yang baik. Kita membutuhkan pahlawan untuk menyelamatkan Riau daerah beradat.

Parlemen jalanan hijau hitam

APARAT KEPOLISIAN MELANGGAR HAM

Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari tuhan YME. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan yang lainnya

Hari ini 10 Desember 2014 adalah hari yg bersejarah, yang dimana hari ini adalah hari HAM (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mendapat haknya yang diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. HAM sepertinya hanya cerita saja dan hanya sebagai beground saja, karena banyak kasus-kasus pelanggaran HAM tidak pernah terselesaikan. Banyak terjadi kasus yang sangat tidak mengkedepankan hak asasi tersebut, contoh dari kasus korupsi, yang dimana para kalangan atas yang maling milliaran rupiah, bahkan trilunan, itu hukuman yang didapatkannya sangat-sangat tidak adil. Dengan di penjara yang tidak sebeberapa lama dan penjara yang di inapinya sangat istimewa. Bila dengan rakyat kecil yang hanya maling sandal, baru hukum itu terlaksana. Dengan demikian berarti sila ke lima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat indonesia, itu tidak ada teraplikasikan.

Ganjar Hmi Stiawan 

Kini, kasus yang sangat sering terjadi di indonesia saat ini adalah banyaknya terjadi pemukulan terhadap demostran yang dimana polisi dengan brutalnya memukuli mahasiswa, disini terlihat bahwasanya polisi yang seharusnya dalam tugas dan fungsinya mengayomi dan memberiakn keamanan, itu jelas diatur dalm UU No 22 tahun 2002. Tapi fakta yang terjadi malah menjadi menghakimi, artinya polisi melanggar HAM yang diatur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebrutalan polisi terhadap demonstran hampir terjadi disetiap pejuru negeri ini. Baru-baru ini dipekanbaru terjadi lagi tindakan brutal aparat kepolisian yang memukul mahasiswa terhadap demonstran dari HMI MPO dan BEM UNRI sampai kedalam Mushala, pada tanggal 25 November 2014 di RRI. Sebelumnya juga terjadi pemukulan terhadap demonstran yang menyampaikan aspirasi di surya dumai dan HMI MPO yang mengkritsi kepemimpinan Gubri. Polisi yang paham hukum, seharusnya menegakkan HAM, tapi malah banyak UU dan peraturan kepolisan yang dilanggarnya. Seperti, dalam peraturan POLRI no 9 tahun 2008 pasal 13 dan 14 dan No 16 tahun 2006. Dengan demikan, berarti Polisi gagal menjalankan amanat UU dan peraturan tentang kepolisian. Oleh karenanya, penegak hukum harus bisa mengaplikasikan hukum sesuai dengan aturannya.

Di Maka dari itu untuk menghindari pelanggaran HAM, mari dengan penuh kesadaran berprinsip menjunjung tinggi martabat manusia. Menurut islam berbagai ayat Al-Qur’an misalnya manusia tidak dibedakan berdasarkan warna kulitnya, rasnya tingkat sosialnya. Allah menjamin dan memberi kebebasan pada manusia untuk hidup dan merasakan kenikmatan dari kehidupan, bekerja dan menikmati hasil usahanya, memilih agama yang diyakininya.

PENATARAN KOHATI HMI MPO CABANG PEKANBARU

Acara penataran Kohati HMI MPO cabang pekanbaru yang perdana berlangsung dari tanggal 12-14 september 2014 (kemarin) telah dibuka secara resmi oleh Kornas KOHATI  yang diwakili oleh Ketua KOHATI  Cabang Yogyakarta yunda kartika ari susanti. Penataran kohati dengan tema “Membina Perempuan Islam Menjadi Sosok Mar’atussolehah dalam terwujudnya cita-cita HMI” dibuka sangat meriah sekali. Hal ini dapat dilihat dari antusias para tamu undagan dan kader HMI ketika menghadiri acara pembukaan yang dimulai pada pukul 16.300 wib dan dihadri juga oleh pengurus besar HMI MPO yaitu kanda Muhammad Rafi dan Kanda Bambang Suherly. Acara penataran KOHATI se-sumtera raya ini dilakasanakan di Balai Pertanian Povinsi Riau yang di ikuti dari HMI MPO cabang pekanbaru dan HMI MPO cabang meranti.

Ketua pelaksana penataran KOHATI Otavia berterimaksih kepada seluruh kader selingkugan cabang pekanbaru yang telah bepartisipasi dalam proses penataran hingga selesai dan mensukseskan acara penataran ini.

Walapun penataran KOHATI yang perdana dan mungkin masih banyak kekurangan, Ketua Umum Ganjar Stiawan berharap dalam proses penataran KOHATI ini dapat membentuk  sosok mar’atussholehah dan HMI wati yang bisa menambah semangat HMI wati serta mampu memberikan contoh buat HMI wati yang lain diselingkungan cabang pekanbaru begitu juga di cabang meranti. Ini tugas berat kita semua sebagai kader HMI, karena kedepannya kita punya tanggung jawab terhadap masa depan agama dan umat serta bangsa.

Ketua KOHATI cabang Jogja (kiri) dan Ketua pelaksana penataran kohati  (kanan)

Pesan ketua KORNAS KOHATI yunda Desi Marisa dalam penutupan acara penataran KOHATI mengatakan “Dengan diadakan penataran kohati ini peran wanita sebagai pejuang dapat dimengerti dan Kohati wati bisa menjadi lebih semangat tidak kalah dengan akhwat serta mampu mengaplikasikan sosok mar’atussholeha di HMI begitu juga dalam kehidupan sehari-hari.