INFORMASI PUBLIK ADALAH HAK RAKYAT
Himpunan mahasiwa Islam
( MPO ) cabang pekanbaru yang tengah sibuk mempersiapkan Intermediate Training
( LK II ) yang diselenggarakan pada
tanggal 27 April – 4 Mei 2014 di kampus UIR, juga membuat Training singkat
membangun kesadaran publik atas akses informasi publik yang dilaksanakan pada
tanggal 24 April 2014 di Aula FAI UIR.
HMI MPO berkerjasama
dengan BEM FISIPOL UIR dan BEM FAI UIR. Tema training ini adalah informasi
publik adalah hak rakyat. Pematerinya adalah Komisi Informasi Publik dan FITRA
Riau. Kegiatan ini dibuat karena mengingat pentingnya Undang-undang Republik
Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan momentum
penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia.
Bagi masyarakat, UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas
informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.
Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya, UU KIP merupakan pedoman
hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat.
Informasi
merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan
informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu
yang berakibat pada kepentingan publik.
Harapan dari
kegiatan training ini, mampu membangun
kesadaran publik atas haknya untuk memperoleh informasi publik dan paham dalam
mengakses informasi publik. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Riau yang mensuport kegiatan ini yang berusaha memenuhi hak-hak rakyat untuk
terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan,
pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh
komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya
anggaran negara yang berbasis kepentingan publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar